Lebih dari itu, kebijakan fiskal pemerintah juga menyasar sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan berupa perpanjangan PPh Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku UMKM dan pembebasan pajak bagi usaha dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun menjadi angin segar bagi sektor ini. Upaya ini diyakini dapat memperkuat fondasi ekonomi mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Tidak hanya itu, insentif tambahan berupa keringanan PPh pasal 21 untuk pekerja dengan pendapatan hingga Rp 10 juta per bulan, subsidi bunga sebesar 5 persen untuk revitalisasi mesin pada sektor padat karya, dan bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama enam bulan ke depan menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dimensi yang menyeluruh. Langkah ini dipadukan dengan kemudahan akses ke program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), insentif pembelian kendaraan listrik, serta rumah, menciptakan sinergi antara kebijakan sosial dan ekonomi.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Meski demikian, kritik tetap muncul. Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa stimulus-stimulus yang bersifat temporer ini hanya memberikan dampak jangka pendek. Keputusan untuk mempertahankan PPN di angka 11 persen diambil setelah mempertimbangkan dampak potensial dari kenaikan pajak terhadap daya beli masyarakat.
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah dalam mempertahankan paket stimulus ekonomi sebagai upaya melindungi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang hanya mengenakan PPN 12% bagi barang mewah serta melanjutkan paket stimulus ekonomi adalah pilihan yang bijak dan jauh dari politik pencitraan.
Tentu saja, keputusan untuk tidak menaikkan PPN tetap menjadi angin segar bagi masyarakat luas dan pelaku usaha. Tidak adanya kenaikan pajak memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk mengatur pengeluaran mereka tanpa tambahan beban.
