Oleh : Clara Diah Wulandari )*
Langkah pemerintah membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen membawa angin segar bagi masyarakat. Dengan keputusan ini, PPN tetap berada di angka 11 persen, kecuali untuk barang-barang yang masuk dalam kategori Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM). Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian ekonomi, tetapi juga menjadi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
Di saat banyak negara bergulat dengan inflasi tinggi dan ancaman resesi, Indonesia memilih untuk melindungi rakyatnya melalui serangkaian stimulus ekonomi yang diharapkan mampu mendorong pemulihan. Keputusan ini menegaskan bahwa pemerintah memahami urgensi memberikan ruang bagi masyarakat untuk bernapas di tengah tekanan ekonomi yang kian berat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa meskipun kenaikan PPN dibatalkan, pemerintah tetap melanjutkan berbagai paket stimulus yang telah dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dalam salah satu kesempatan, ia menegaskan bahwa stimulus ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Beberapa program bantuan yang direncanakan meliputi distribusi 10 kilogram beras kepada 16 juta keluarga penerima manfaat pada periode Januari hingga Februari 2025. Selain itu, pelanggan listrik dengan daya 2.200 VA atau lebih rendah akan menikmati potongan tagihan sebesar 50 persen untuk periode yang sama.
