UU Cipta Kerja juga mencakup berbagai aspek penting dalam dunia usaha, seperti penyederhanaan perizinan, reformasi regulasi tenaga kerja, dan pemangkasan pajak. Penyederhanaan perizinan usaha diharapkan dapat mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam proses perizinan. Dengan sistem perizinan yang lebih sederhana dan efisien, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan layanan, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar global.
Reformasi dalam regulasi tenaga kerja adalah aspek lain dari UU Cipta Kerja yang mendapatkan perhatian besar. UU ini memperkenalkan berbagai perubahan dalam ketentuan mengenai kontrak kerja, upah, dan hak hak pekerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan fleksibilitas dalam hubungan industrial yang akan mempermudah perusahaan dalam menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan bisnis. Fleksibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta mempermudah perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar global yang dinamis.
Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta mengatakan bahwa pertimbangan awal pada saat diajukannya UU Cipta Kerja adalah dalam rangka agar warga Indonesia mendapatkan kehidupan yang layak. Selama ini, perekonomian Indonesia ditopang oleh UMKM, sehingga seluruh kebijakan pemerintah dibuat dengan memperhatikan kemudahan dan kesejahteraan usaha mikro dan kecil tersebut. Dengan mengurangi beban pajak bagi pelaku usaha, pemerintah berharap dapat memberikan insentif yang mendorong perusahaan untuk melakukan investasi lebih besar. Pengurangan pajak ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Investor asing juga cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi di negara dengan sistem perpajakan yang lebih kompetitif.
