Oleh: Jerry Sinambela
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukan sekadar revisi normatif semata, melainkan merupakan wujud komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan reformasi peradilan yang modern, efisien, adil, dan beradab. Dalam mendukung pemerintah saat ini, RKUHAP dianggap sebagai momentum strategis yang melanjutkan semangat KUHP Nasional serta menyelaraskan sistem peradilan acara pidana dengan tuntutan zaman. Mayoritas penegak hukum dan akademisi sepakat bahwa RKUHAP adalah kebutuhan yang sangat mendesak.
Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward O. S. Hiariej, menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana merupakan langkah penting dalam membangun sistem peradilan yang lebih efisien dan adil. Pembaruan ini juga bertujuan menciptakan integrasi yang kuat antar lembaga peradilan sehingga proses hukum dapat berjalan lebih lancar dan transparan. Dengan langkah ini, diharapkan sistem peradilan dapat menjawab berbagai tantangan modernisasi hukum yang semakin kompleks. Selain itu, reformasi ini akan memperkuat kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi seluruh warga negara. Semua upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang berkualitas dan berkeadaban.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHAP disusun melalui koordinasi solid antar lembaga penegak hukum untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Peran pengacara juga diperkuat dalam mekanisme peradilan, sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih baik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.
Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menegaskan bahwa penyusunan RKUHAP yang komprehensif dan adaptif sangat penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan berintegritas. Sinergi yang harmonis antara subsistem seperti Polri, kejaksaan, advokat, dan pengadilan dapat menjadi landasan bagi terciptanya transparansi dalam peradilan pidana terpadu. Dengan kerjasama yang solid ini, proses penegakan hukum diharapkan semakin kuat dan terpercaya demi kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
