Oleh : Gavin Asadit )*
Judi online telah menjadi isu yang semakin memprihatinkan di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, akses terhadap berbagai bentuk perjudian menjadi sangat mudah dan cepat. Hal ini menimbulkan dampak negatif yang luas, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah di era Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas praktik judi online. Hal tersebut sangat patut di apresiasi dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ini sehingga dampak positif yang diharapkan dapat diwujudkan.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk fokus pada masalah serius seperti judi online, narkoba, dan korupsi. Langkah ini sebagai bagian dari komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan tangguh. Penegakan hukum yang tegas serta pemanfaatan intelijen yang efektif menjadi kunci dalam strategi ini. Presiden Prabowo menekankan bahwa ancaman-ancaman tersebut bisa dikurangi melalui kerja sama yang kuat antar lembaga, penegakan hukum yang adil, serta bukti yang kuat dalam setiap proses hukum. Hal ini krusial untuk menegakkan keadilan dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dengan memberantas aktivitas judi online yang terbukti sangat merugikan masyarakat. Sementara itu, Perang terhadap judi online menjadi salah satu fokus kementerian sebelumnya (Kemenkominfo) karena jumlah transaksi sejak 2017 hingga bulan September tahun ini mencapai Rp 600 triliun menurut data PPATK. Bahkan, pada kuartal I-2024 (Januari-Maret), nilai transaksi judi online menembus Rp 174 triliun. Selain itu, Satuan Tugas (Satgas) Judi Online yang dibentuk mantan Presiden Joko Widodo juga melaporkan pada bulan Juni lalu bahwa aktivitas ilegal ini telah menjerat 2,37 juta penduduk Indonesia dan tragisnya, 2% diantaranya merupakan anak dibawah usia 10 tahun.
