“Nantinya, setiap gubernur akan menetapkan dan mengumumkan nominal UMP 2027 masing-masing provinsi yang dipimpinnya dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov),” kata Dhatun.
Penggunaan indikator tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Perbedaan kondisi ekonomi serta pasar kerja di setiap daerah juga menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan pengupahan yang proporsional.
Melalui penguatan landasan hukum dan mekanisme pengupahan, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.