UU tersebut memuat 313 Pasal dan 23 Bab yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesetaraan kesempatan dan perlakuan, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hingga penggunaan tenaga kerja asing. Pemahaman terhadap regulasi tersebut perlu disertai implementasi nyata oleh seluruh pemangku kepentingan.
Dalam konteks pengupahan, pemerintah memang belum mengumumkan jadwal penetapan formula UMP 2027. Namun, pembahasan awal kebijakan tersebut ditargetkan rampung pada akhir November 2026. Sementara itu, kalangan buruh mengusulkan kenaikan UMP sebesar 7,5% hingga 9,5% sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker, Dhatun Kuswandari, menyampaikan bahwa penetapan upah minimum 2027 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Penghitungannya mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan memperhitungkan indeks alfa (α) yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja serta Kebutuhan Hidup Layak (KHL).