JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan penilaian dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan lebih terukur, aman, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menerapkan penilaian atau grading terhadap SPPG di wilayah yang jumlah dapurnya melampaui kapasitas pelayanan maksimal. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menyelaraskan kapasitas dapur dengan kebutuhan penerima manfaat.
“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat,” ujar Prima.
Ia menekankan bahwa evaluasi tidak hanya memperhatikan jumlah dapur, tetapi juga kemampuan operasional dan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” jelasnya.