Jakarta — Pemerintah terus memperkuat kebijakan ketenagakerjaan nasional melalui penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola ketenagakerjaan, termasuk pembahasan kebijakan pengupahan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Masyarakat dapat mengakses dan mengunduh dokumen regulasi tersebut melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli.