Jakarta,- Pemerintah mulai mempersiapkan pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Kebijakan pengupahan tersebut akan disusun melalui mekanisme dialog tripartit dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja, serta memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, usulan kenaikan UMP sebesar 7–9 persen yang disampaikan kalangan buruh akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum tahun 2027. Namun, pemerintah terlebih dahulu akan mengkaji berbagai masukan melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Menurut Yassierli, pembahasan tersebut diperlukan agar kebijakan pengupahan memiliki landasan yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kondisi kebutuhan hidup pekerja. Pemerintah juga perlu memastikan proses penetapan upah dilakukan melalui pertimbangan yang terukur dan melibatkan para pemangku kepentingan.