*) Oleh: Arif Farhan Kusuma
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha. Kebijakan pengupahan tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen penyesuaian pendapatan, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat. Di tengah dinamika harga kebutuhan pokok, perubahan struktur ekonomi, serta tantangan produktivitas industri, kepastian mengenai standar upah menjadi kebutuhan mendasar bagi pekerja maupun pengusaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa penetapan UMP memiliki landasan regulasi yang jelas, mempertimbangkan kondisi ekonomi, dan mampu menjawab kebutuhan hidup layak. Dalam kerangka tersebut, penguatan perlindungan buruh menjadi fondasi penting untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.
Sejalan dengan kebutuhan tersebut, pemerintah mulai mengarahkan penyusunan kebijakan pengupahan 2027 dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa formula penetapan UMP mendatang akan mengacu pada substansi regulasi tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan pengupahan. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara kerangka perlindungan pekerja dan mekanisme penetapan upah agar tidak berjalan secara terpisah. Kehadiran landasan hukum yang lebih komprehensif diharapkan memberikan kepastian bagi pekerja mengenai hak atas penghasilan yang layak, sekaligus memberikan pedoman bagi pengusaha dalam memenuhi kewajiban ketenagakerjaan. Dengan demikian, kebijakan pengupahan dapat ditempatkan sebagai bagian dari reformasi perlindungan tenaga kerja yang lebih luas, bukan sekadar penyesuaian angka setiap tahun.