Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperbaiki pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi menyasar wilayah dengan konsentrasi dapur tinggi agar pelayanan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Penilaian atau grading tahap pertama difokuskan pada dapur SPPG di Pulau Jawa. Kebijakan ini bertujuan menjaga keamanan pangan sekaligus mencegah ketimpangan distribusi layanan akibat penumpukan dapur di wilayah tertentu.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan penataan diperlukan agar setiap dapur beroperasi sesuai kapasitas produksi dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat,” ujar Prima.
Menurutnya, penilaian mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni kapasitas produksi, kualitas makanan, dan pemenuhan standar keamanan pangan. Ketiga aspek tersebut menjadi ukuran penting untuk memastikan layanan MBG optimal.