Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan pemenuhan standar kesehatan dan kebersihan menjadi kewajiban mutlak. Setiap SPPG yang diaktivasi wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna menjamin kelayakan lingkungan pengolahan makanan bagi Masyarakat. Pelaksanaan tersebut menempatkan profesionalisme dan tanggung jawab sebagai prinsip penting dalam pelaksanaan inspeksi. Pemeriksaan yang melibatkan Satgas MBG, Koordinator Wilayah BGN, serta kepala SPPG tersebut diarahkan untuk memastikan setiap unit menjalankan pelayanan sesuai ketentuan. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar penentuan status kelayakan SPPG, yaitu layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, dan tidak layak dilanjutkan. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya bertujuan menemukan kekurangan, tetapi juga memberikan arah tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi masing-masing fasilitas.
Selain itu, peningkatan kualitas MBG membutuhkan sinergi antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola SPPG, dan seluruh unsur pengawasan. BGN memiliki peran dalam menyusun kebijakan serta memastikan standar penyelenggaraan program, sedangkan pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pengelola SPPG juga perlu memiliki komitmen untuk menjaga kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, ketepatan pengolahan, serta ketertiban distribusi. Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting agar peningkatan jumlah penerima manfaat tidak mengurangi kualitas pelayanan.
Di sisi lain, penilaian SPPG juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program MBG. Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui sosialisasi dan penyampaian target, tetapi harus dibuktikan melalui pelayanan yang dapat dirasakan secara langsung. Pada akhirnya, penilaian SPPG merupakan bukti bahwa peningkatan mutu MBG terus menjadi perhatian Pemerintah. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari seberapa cepat jumlah dapur bertambah atau seberapa luas cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan setiap unit pelayanan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas gizi, dan pemerataan distribusi. Langkah BGN bersama pemerintah daerah dalam memperkuat evaluasi, pengawasan, dan penataan SPPG patut dipandang sebagai upaya menjaga kualitas program dalam jangka panjang. Dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, MBG diharapkan semakin optimal dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus membangun generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing.
*) Penulis adalah Pengamat Kebijakan Pemerintah