Kebijakan ini juga menjadi respons terhadap tantangan pemerataan distribusi pelayanan. Pertumbuhan SPPG yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan, terutama apabila jumlah dapur tidak sebanding dengan kebutuhan penerima manfaat. Sebaliknya, sejumlah wilayah yang masih membutuhkan akses pelayanan dapat mengalami keterbatasan jangkauan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pemetaan dan evaluasi secara berkala agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara proporsional.
Dalam konteks tersebut, penilaian SPPG memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan tata kelola MBG. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi BGN untuk menentukan kebutuhan penataan, memperbaiki kapasitas operasional, serta mengoptimalkan jangkauan distribusi makanan bergizi. Penilaian tahap pertama yang menyasar wilayah Pulau Jawa juga menunjukkan bahwa Pemerintah mempertimbangkan kondisi lapangan dalam menentukan prioritas evaluasi. Wilayah dengan konsentrasi SPPG relatif tinggi menjadi perhatian agar pertumbuhan fasilitas tetap sejalan dengan kebutuhan pelayanan.
Upaya peningkatan mutu tersebut juga terlihat dari langkah inspeksi dan penilaian kesesuaian terhadap seluruh SPPG yang menekankan pentingnya pemeriksaan yang objektif, transparan, dan menggunakan standar penilaian yang sama bagi setiap unit pelayanan. Penegasan ini memperlihatkan bahwa pengawasan tidak boleh dilakukan secara subjektif, melainkan harus berdasarkan indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.