Penilaian tahap pertama menyasar SPPG di Pulau Jawa sebagai wilayah dengan konsentrasi dapur relatif tinggi. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penataan layanan agar distribusi MBG semakin proporsional dan menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Prima menegaskan bahwa pemerataan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi untuk menjaga standar operasional SPPG. Pemerintah daerah dan satuan tugas MBG turut berperan dalam inspeksi berdasarkan indikator kelayakan yang telah ditetapkan.
“Di situ disebutkan salah satu tugasnya adalah untuk melakukan inspeksi,” kata Sudaryono.