“Nanti ada hal baru, ada survei KHL yang dilakukan oleh BPS [Badan Pusat Statistik], berkonsultasi dengan dewan-dewan pengupahan,” kata Putri.
Keterlibatan BPS dalam penyediaan data KHL diharapkan dapat memperkuat objektivitas proses perumusan kebijakan pengupahan. Data tersebut menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dan dewan pengupahan untuk memahami perkembangan kebutuhan pekerja serta kondisi ekonomi di masing-masing daerah.
Melalui dialog tripartit, penggunaan data KHL, serta pertimbangan kondisi ekonomi daerah, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan UMP 2027 yang transparan, terukur, dan mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha. (*)