“Langkah pertama, kita tentu pembahasan dulu di LKS Tripnas, kemudian di Depenas, kita harus sepakati lagi, yang diminta oleh undang-undang kan mempertimbangkan KHL. Nah, itu kita bahas dulu di Depenas nanti,” kata Yassierli.
Pemerintah menempatkan KHL sebagai salah satu aspek penting dalam penyusunan kebijakan UMP 2027. Penggunaan indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan besaran upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa survei KHL akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan upah buruh. Survei tersebut akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan berkonsultasi bersama dewan pengupahan.