Oleh Hartini Mulya )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak penting dalam upaya memperkuat tata kelola anggaran negara. Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan efisiensi anggaran dan pengembalian dana yang secara keseluruhan diklaim mencapai sekitar Rp44 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya memastikan program berskala nasional berjalan efektif, tanpa mengesampingkan tujuan utamanya, yakni menyediakan makanan bergizi, aman, dan layak bagi anak-anak serta kelompok penerima manfaat lainnya.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hasil evaluasi itu dalam pemaparan 100 hari kinerjanya pada 29 Oktober 2026. Menurutnya, efisiensi ditempuh melalui penghitungan ulang kebutuhan anggaran, penyesuaian insentif mitra, pengendalian biaya operasional dapur, serta penertiban rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap langkah diarahkan untuk mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Langkah terbesar berasal dari evaluasi alokasi anggaran. Dari pagu awal Rp268 triliun, BGN memperkirakan kebutuhan pelaksanaan program dapat dipenuhi dengan sekitar Rp229 triliun. Sudaryono menyebut penyesuaian itu memungkinkan pengembalian anggaran sekitar Rp38 triliun ke kas negara. Penghitungan ulang diperlukan agar dana yang disediakan sesuai dengan kebutuhan riil, bukan semata mengikuti besarnya alokasi yang telah ditetapkan.
Perubahan berikutnya menyasar insentif yayasan mitra penyelenggara. Melalui kebijakan yang diterbitkan pada 5 Oktober, pembayaran yang sebelumnya menggunakan tarif tetap Rp6 juta per hari diubah menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dilayani. Skema berbasis jumlah penerima manfaat ini diharapkan membuat insentif lebih proporsional dengan layanan aktual. BGN memperkirakan potensi penghematan dari perubahan tersebut mencapai Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun sampai akhir tahun.