Pengembalian dana dilakukan setelah Inspektorat Daerah Kabupaten Alor bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Desa Alimebung pada Senin (26/10/2026).
Inspektur Irda Alor, Romelus Djobo, S.E., sebelumnya membenarkan pengembalian dana tersebut. Uang diserahkan oleh Ricky dan diterima langsung oleh Kepala Desa Alimebung, Almedu Kafolata.
“Pendamping sudah serahkan uang di Desa Alimebung sesuai hasil sidak Irda. Dari Desa Alimebung siap untuk belanja laptop dan printer untuk menunjang kegiatan pelayanan di desa,” ungkap Romelus melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.
Adapun paket pengadaan yang dipersoalkan meliputi tiga unit laptop, satu unit komputer, dan satu unit printer merek Epson dengan total anggaran Rp39.750.000.
Kepala Desa Alimebung, Almedu Kafolata, sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran pengadaan tersebut telah direalisasikan atau dibayarkan 100 persen. Namun, barang yang direncanakan sejak Juni 2026 itu belum diterima pemerintah desa meskipun telah berlangsung sekitar empat bulan.
Kondisi tersebut berdampak pada penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta dokumen APBDes Perubahan. Pemerintah desa kemudian membahas persoalan tersebut bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebelum melaporkannya ke Polsek Alor Tengah Utara dan menyampaikan pengaduan kepada Dinas PMD Kabupaten Alor.
Saat melakukan sidak pada 26 Oktober lalu, Romelus bersama Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor, Julitselem Obisuru, meminta pemerintah desa mengupayakan pengembalian dana apabila pengadaan barang tidak dapat direalisasikan. Romelus juga menyarankan agar persoalan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Romelus kembali menegaskan bahwa pengembalian uang sebesar Rp39.750.000 tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan penanganan dugaan pelanggaran. Menurutnya, persoalan ini harus menjadi perhatian serius, baik dari sisi pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa maupun kepatuhan tenaga pendamping terhadap kode etik profesi.
Selain proses pemeriksaan oleh TAPM, persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada Polsek Alor Tengah Utara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan kepolisian.
Publik kini menantikan langkah konkret Korprov TAPM NTT dalam merespons usulan pembentukan tim pemeriksaan dari Korkab P3MD Alor. Sebab, penanganan dugaan pelanggaran oleh tenaga pendamping desa tidak hanya berkaitan dengan satu kasus di Desa Alimebung, tetapi juga menyangkut integritas, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap program pendampingan desa.
