Ramli menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah awal sesuai standar operasional prosedur (SOP) penanganan dugaan pelanggaran oleh tenaga pendamping desa.
Langkah tersebut antara lain mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak di Pemerintah Desa Alimebung serta menghimpun bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan Ricky dalam kegiatan pengadaan paket komputer menggunakan Dana Desa.
Menurut Ramli, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Alimebung, Ricky diduga secara langsung menawarkan diri untuk menangani pengadaan barang tersebut.
“Saya sudah ambil keterangan kepala desa, sekretaris dan bendahara. Mereka menyatakan bahwa benar teman kami (PLD) ini meminta diri untuk pengadaan,” jelas Ramli.
Setelah memperoleh keterangan awal dan bukti pendukung, Korkab P3MD Alor kemudian menyampaikan surat kepada Korprov TAPM NTT di Kupang. Surat tersebut berisi permohonan penerbitan surat tugas sekaligus persetujuan pembentukan tim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Ricky.
Ramli menyebutkan, dalam surat tersebut pihaknya juga telah mengusulkan tiga nama sebagai anggota tim penanganan perkara. Tim tersebut direncanakan dipimpin langsung olehnya selaku Korkab P3MD Alor, bersama Latif Daka dan Mahmud Magang.
Namun, hingga Senin (9/11/2026), usulan pembentukan tim tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Korprov TAPM NTT.
“Jadi sampai dengan sekarang kami masih menunggu persetujuan Korprov untuk kami melakukan tindakan penanganan terhadap yang bersangkutan,” tandas Ramli.
Dengan demikian, meskipun Korkab P3MD Alor mengaku telah melakukan pengumpulan keterangan dan bukti awal, pemeriksaan lanjutan terhadap Ricky belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu persetujuan dan surat tugas dari tingkat provinsi.
Sebelumnya diberitakan, PLD Desa Alimebung, Ricky, telah mengembalikan dana sebesar Rp39.750.000 ke kas desa pada Kamis (29/10/2026). Dana tersebut sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan paket komputer yang hingga Oktober 2026 belum diterima Pemerintah Desa Alimebung.
