“Kementerian Dalam Negeri memiliki komitmen kuat untuk menyukseskan program ini. Sebagai pihak yang membina sekaligus mengawasi pemerintah daerah, kami terus mengajak dan menggerakkan pemerintah daerah supaya ikut mengambil bagian dalam mendukung keberhasilan MBG,” ungkap Tito.
Pemeriksaan SPPG dilaksanakan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dengan berpedoman pada 14 indikator standar kelayakan operasional. Aspek yang menjadi perhatian mencakup kebersihan dapur, kondisi fasilitas pengolahan, mutu makanan, serta kecocokan menu dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain menjamin kualitas konsumsi, evaluasi tersebut juga bertujuan menekan jumlah makanan yang terbuang atau dikenal dengan istilah food waste.
Tito menerangkan bahwa hasil pemeriksaan akan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kelayakan setiap SPPG dalam menjalankan pelayanan.