“Terkait UMP, sekali lagi, kita sudah punya mekanismenya,” ujarnya.
Dalam proses tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih melakukan penghitungan estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu bahan pertimbangan. Adapun besaran UMP 2027 nantinya ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
Sementara itu, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dhatun Kuswandari menegaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
“Penetapan upah minimum khusus untuk tahun 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025,” kata Dhatun.