Oleh : Permata Indasari )*
Pemerintah memperkuat upaya mendorong mobilitas masyarakat dan menggerakkan perekonomian daerah menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) melalui program Mudik Gratis, peningkatan pengawasan transportasi, serta penguatan keselamatan perjalanan. Program dengan kuota 2.882 penumpang dan 70 bus menuju 10 kota tujuan ini diharapkan membantu masyarakat menghemat biaya perjalanan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan transportasi yang terjangkau, aman, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat selama liburan akhir tahun.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa program Mudik Gratis Nataru tahun ini disiapkan untuk transportasi darat. Sepuluh kota tujuan yang dilayani meliputi Solo, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Madiun. Pendaftaran dibuka mulai 2 Desember 2026 melalui situs resmi Kementerian Perhubungan, dengan jadwal keberangkatan pada 22–23 Desember 2026. Program ini memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin pulang kampung tanpa harus menanggung seluruh biaya perjalanan secara mandiri, terutama ketika harga transportasi cenderung meningkat akibat tingginya permintaan menjelang perayaan akhir tahun.
Aan Suhanan menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari pelayanan pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh akses perjalanan yang lebih terjangkau. Pada Nataru 2026/2027, program Mudik Gratis difokuskan pada perjalanan keberangkatan berdasarkan evaluasi pemanfaatan armada sebelumnya. Masyarakat perlu memperhatikan ketentuan layanan satu arah tersebut saat merencanakan perjalanan akhir tahun. Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Rudi Irawan, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada evaluasi penyelenggaraan tahun sebelumnya. Tingkat keterisian bus pada perjalanan balik dinilai belum optimal sehingga kapasitas perlu difokuskan pada keberangkatan. Evaluasi semacam ini penting agar penyelenggaraan program publik lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.