“Kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala,” kata Sudaryono.
BGN bahkan telah menyiapkan daftar periksa sebagai instrumen evaluasi sehingga temuan pemerintah daerah dapat menjadi umpan balik untuk pembenahan program.
“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan. Tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya,” tegasnya.
Evaluasi berbasis survei, pengembangan model pelayanan, serta penguatan inspeksi menunjukkan MBG masih terus disempurnakan. Pengukuran yang transparan diperlukan agar keberhasilan program tidak hanya dinilai dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga kualitas layanan dan perubahan status gizi penerima manfaat yang dapat dibuktikan secara terukur.