JAKARTA — Pemerintah memperkuat pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul temuan dugaan pungutan oleh oknum yayasan terhadap mitra pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran MBG digunakan secara transparan, tepat sasaran, serta sepenuhnya mendukung penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan praktik tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi menambah beban mitra dan mengurangi optimalisasi anggaran untuk penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.
“Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun, tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan,” ujar Sudaryono.
BGN memastikan akan menindak yayasan yang terbukti melakukan pungutan tanpa memberikan kontribusi nyata. Mitra yang merasa dirugikan juga diberi ruang untuk mengajukan pergantian yayasan pengampu dengan melampirkan bukti.