KALABAHI, WARTAALOR.COM — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Alor meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor mempercepat pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026, mengingat waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas.
Permintaan tersebut disampaikan Fraksi PKB dalam Sidang Paripurna IV DPRD Kabupaten Alor dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026.
Pemandangan umum Fraksi PKB dibacakan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Alor, Ernes The Frintho Mokoni.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan belanja modal yang mengalami peningkatan. Menurut Fraksi PKB, peningkatan belanja modal harus diikuti dengan perencanaan yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang baik agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan aset daerah yang berkualitas, memiliki manfaat jangka panjang, dan mampu mendukung peningkatan pelayanan publik.
Fraksi PKB menilai bahwa peningkatan belanja modal tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga harus diukur dari kualitas hasil pekerjaan serta manfaat yang diterima masyarakat.
Karena itu, Fraksi PKB meminta agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tetap mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan, baik dari aspek teknis, waktu pelaksanaan, kualitas pekerjaan maupun ketepatan sasaran.
“Pengawasan harus memastikan setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, standar kualitas dan jadwal yang telah ditetapkan,” demikian pokok pandangan Fraksi PKB dalam sidang tersebut.
Fraksi PKB juga menegaskan bahwa kepala OPD memiliki tanggung jawab terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan yang berada di bawah kewenangannya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan, tetapi juga mencakup kualitas hasil kegiatan, pemanfaatan aset maupun hasil pembangunan serta pemeliharaannya.
