KALABAHI, WARTAALOR.COM – Penanganan kasus dugaan penyimpangan tata kelola Dana Desa di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya pada program pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan ketahanan pangan, kembali menjadi sorotan publik.
Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor selama beberapa waktu terakhir memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait dasar dugaan mark up harga yang diarahkan kepada sejumlah penyedia jasa, termasuk UD Tetap Jaya yang selama ini disebut dalam proses penyelidikan.
Kejari Alor sebelumnya menduga terdapat praktik mark up pada proyek PJU desa dengan nilai yang disebut mencapai 200 hingga 300 persen. Namun hingga kini, publik menilai belum terdapat hasil audit resmi dari lembaga berwenang yang secara definitif menyatakan adanya kerugian keuangan desa maupun besaran kerugian yang ditimbulkan.
Di tengah proses penyelidikan tersebut, muncul informasi yang memunculkan pertanyaan baru mengenai konsistensi dugaan mark up yang selama ini diarahkan kepada UD Tetap Jaya.
Seorang sumber di Kalabahi yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa terdapat proyek pengadaan lampu PJU tipe All In One di Desa Delaki, Kecamatan Pantar Tengah, pada tahun 2024 yang dikerjakan oleh kontraktor bernama Muklis dengan harga sekitar Rp20 juta per unit.
Menurut sumber tersebut, proyek itu mencakup pemasangan 16 unit lampu PJU tenaga surya dengan spesifikasi yang disebut sejenis dengan lampu yang kemudian dipasok oleh UD Tetap Jaya pada proyek di Desa Kayang.
Sumber ini mengungkapkan, pada tahun 2025, pengadaan lampu PJU tipe yang sama yakni All In One di Desa Kayang, Kecamatan Pantar Barat Laut, yang dikerjakan oleh UD Tetap Jaya disebut memiliki harga satuan lebih rendah, sekitar Rp17 juta per unit.
“Pengadaan tahun 2025 di Desa Kayang untuk tipe All In One, yang sama dengan dipasok kontraktor Muklis hanya sekitar Rp17 juta per unit,” ujar sumber tersebut kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
