Oleh : Rivka Mayangsari )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Sebagai program berskala nasional yang menjangkau jutaan penerima manfaat, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kualitas makanan yang disajikan, tetapi juga oleh tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui kebijakan yang melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG menggunakan barang-barang bersubsidi pemerintah dalam kegiatan operasionalnya. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada keberhasilan Program MBG, tetapi juga memastikan setiap kebijakan tetap menjaga rasa keadilan sosial dan ketepatan sasaran berbagai program subsidi negara.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa seluruh pengelola SPPG tidak diperbolehkan menggunakan barang subsidi seperti LPG 3 kilogram, Minyakita, maupun beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam proses penyediaan makanan Program Makan Bergizi Gratis. Barang-barang tersebut disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sehingga penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran.
Menurut Sudaryono, penggunaan barang subsidi dalam operasional dapur MBG berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok yang telah disubsidi pemerintah. Oleh karena itu, BGN mengambil langkah tegas agar distribusi subsidi tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni melindungi daya beli masyarakat kecil dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.