KALABAHI, WARTAALOR.COM – Forum Rakyat Alor menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (27/7/2026). Aksi tersebut bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027.
Aksi yang dipimpin oleh Stinky Ekasiandi Laure, Fransiskus Lifire, Jail, dan Antipas itu berlangsung di halaman depan Gedung DPRD Kabupaten Alor. Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Alor secara bergantian menyampaikan orasi, menyoroti berbagai persoalan tata kelola pemerintahan daerah serta mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Dalam orasinya, massa menyampaikan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki kewajiban konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah, termasuk memberikan kepastian terkait kondisi kepemimpinan daerah yang dinilai berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Setelah menyampaikan orasi di halaman kantor DPRD, perwakilan massa diterima untuk berdialog dengan pimpinan DPRD Kabupaten Alor. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD dan dihadiri Ketua DPRD, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, serta Sekretaris DPRD Kabupaten Alor.
Dalam dialog tersebut, Forum Rakyat Alor secara resmi membacakan dan menyerahkan tiga poin tuntutan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Alor, yaitu:
