KALABAHI, WARTAALOR.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor didesak untuk segera menetapkan kontraktor penyedia lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Allumang, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, tahun anggaran 2025, yakni Muklis, sebagai tersangka. Desakan ini muncul karena proyek yang bersumber dari dana desa tersebut diduga bermasalah, setelah anggaran dicairkan 100 persen namun hingga Maret 2026 lampu PJU belum juga terpasang.
Salah seorang warga Pulau Pantar, Bernadus Wabang, menilai Muklis sudah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyelidikan yang sedang dilakukan Kejaksaan Negeri Alor terkait dua kegiatan desa, yakni pengadaan lampu PJU dan program ketahanan pangan.
“Kalau Kejaksaan Negeri Alor benar-benar ingin menegakkan kebenaran dan keadilan hukum dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung, maka Muklis selaku penyedia lampu PJU di Desa Allumang tahun 2025 sudah layak ditetapkan sebagai tersangka,” kata Wabang kepada wartawan di Kalabahi, Senin (9/3/2026).
Menurut Wabang, anggaran pengadaan tujuh unit lampu PJU dengan nilai kontrak sebesar Rp152.850.000 telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2025. Namun hingga kini, lampu PJU tersebut belum terlihat berada di lokasi, apalagi terpasang di Wolu yang merupakan ibu kota Desa Allumang.
“Jangan kan mau dipasang, lampu PJU yang model bagaimana juga kami tidak lihat di Wolu, Desa Allumang. Padahal uangnya sudah cair 100 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam prinsip pengadaan barang dan jasa, pembayaran seharusnya dilakukan setelah barang tersedia sesuai dengan kontrak. Namun dalam kasus ini, dana telah dicairkan sepenuhnya meskipun barang belum ada di lokasi.
“Dalam pengadaan barang dan jasa kan prinsipnya ada barang baru ada uang. Ini barang belum ada, tapi uang sudah cair 100 persen,” tegasnya.
Wabang juga mengingatkan Kejaksaan Negeri Alor agar tidak bersikap tebang pilih dalam penanganan kasus tersebut. Ia berharap aparat penegak hukum tetap berpegang pada fakta yang ada di lapangan.
“Kalau sampai masalah Muklis ini dianggap sepele oleh penyidik Kejaksaan Negeri Alor, maka ini bisa dinilai sebagai bentuk tebang pilih dalam penegakan hukum,” tandasnya.
