Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan strategi nasional pemberantasan judi daring dengan melibatkan lintas sektor, termasuk tokoh agama dan masyarakat sipil, guna memastikan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman sosial dan ekonomi akibat praktik perjudian digital yang terus berkembang.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alexander Sabar menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam memberantas praktik perjudian daring (judol) melalui pendekatan lintas sektor yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan pada forum diskusi publik yang melibatkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah di Jakarta.
“Forum hari ini memiliki makna strategis, bukan hanya untuk berbagi pandangan, tetapi juga menjadi masukan yang konstruktif dan komprehensif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujar Alexander di Jakarta.
Komdigi saat ini tengah menyusun rekomendasi kebijakan nasional sebagai tindak lanjut Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada agenda reformasi hukum dan birokrasi.
