Selain itu, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. Prim Haryadi, mengusulkan penguatan mekanisme pengawasan pengadilan secara substansial. Dengan demikian, tindakan koersif seperti penahanan dan penggeledahan tidak hanya berdasarkan prosedur formal, tetapi harus melalui pemeriksaan materi oleh hakim independen. Penyidik diberi waktu toleransi selama 3×24 jam untuk mengajukan permohonan persetujuan upaya paksa kepada pengadilan.
Tidak kalah penting, aspek hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat menjadi perhatian serius. Peneliti Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Siti Aminah Tardi, mengajukan enam usulan agar RUU KUHAP dapat mengakomodasi nilai-nilai masyarakat adat dan melindungi hak-hak perempuan. Ia menyarankan agar proses penggeledahan menghormati upacara adat dan memberikan pengakuan tegas terhadap ruang hukum adat dalam RKUHAP.
Dinamika hukum nasional saat ini memasuki fase yang sangat penting. RKUHAP sedang dibahas secara intensif oleh pemerintah dan DPR, dengan target penyelesaian sebelum diberlakukannya KUHP baru pada awal 2026, sehingga keduanya dapat berlaku secara bersamaan. Komitmen kolaboratif dari berbagai pihak termasuk pemerintah, DPR, Komnas HAM, dan kalangan akademisi menunjukkan semangat reformasi hak asasi manusia yang mengedepankan pendekatan inklusif, bukan konfrontatif.
Meskipun terdapat beberapa masukan dari berbagai pihak mengenai percepatan proses pembahasan, pemerintah justru memandang hal ini sebagai peluang untuk terus meningkatkan kualitas dialog dan keterlibatan publik. Pemerintah berkomitmen membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan transparan, serta aktif menyempurnakan RKUHAP berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa RKUHAP benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat dan mampu menghadirkan sistem peradilan yang adil, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Reformasi Hukum Acara Pidana melalui RKUHAP merupakan bukti nyata komitmen pemerintah saat ini dalam memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia pada setiap tahap proses hukum. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah proaktif, antara lain menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), membuka ruang dialog publik, serta menerima masukan konstruktif dari berbagai pihak. Ini bukan sekadar proses legislasi, melainkan upaya membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan substantif, manusiawi, dan selaras dengan perkembangan zaman.
