Oleh: Adnan Ramdani )*
Dalam beberapa tahun terakhir, geliat ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. E-commerce, sebagai salah satu pilar utama ekonomi digital, telah menjadi ladang subur bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertumbuh dan menjangkau pasar yang lebih luas. Melihat fenomena ini, pemerintah mengambil langkah untuk menyesuaikan regulasi perpajakan guna memastikan bahwa sektor ini tetap sehat, adil, dan berkelanjutan. Namun demikian, pemerintah juga menegaskan bahwa pengenaan pajak terhadap aktivitas e-commerce tidak akan menjadi beban bagi UMKM. Narasi ini penting untuk ditegaskan agar para pelaku usaha tetap merasa aman, nyaman, dan optimis dalam menjalankan bisnis mereka secara digital.
Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan UMKM adalah melalui kebijakan pajak yang berprinsip pada keadilan dan proporsionalitas. Pemerintah menyadari bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pengaturan pajak untuk e-commerce dirancang sedemikian rupa agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pemungutan pajak e-commerce kepada pedagang di lokapasar daring seperti Shopee hingga Tokopedia tidak berdampak terhadap kelangsungan bisnis UMKM. Selain itu, para pelaku UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun tidak perlu khawatir dengan adanya pajak e-commerce.
