Jakarta – Pemerintah menyiapkan insentif atau diskon pajak senilai Rp632 triliun pada 2027, setara dengan sekitar 2,26 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat aktivitas dunia usaha, sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Perluasan insentif diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi serta mendorong pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan investasi. Langkah ini juga mencerminkan upaya pemerintah menggunakan instrumen perpajakan sebagai penggerak aktivitas ekonomi di tengah dinamika perekonomian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah tengah mempersiapkan berbagai stimulus perpajakan untuk 2027. Sejumlah kebijakan yang disiapkan meliputi perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), evaluasi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hingga pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk emas perhiasan.
Menurutnya, kebijakan tersebut diarahkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi domestik.