Jakarta – Pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menindak pihak perorangan maupun korporasi yang diduga terlibat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan kawasan hutan dan lahan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah kebakaran berulang yang berdampak pada kesehatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan, hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 SPDP terhadap perorangan serta 93 SPDP terhadap korporasi.
“Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terus berjalan, sekaligus menjadi pengingat bahwa kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan harus terus diperkuat,” ujar Dudung.