Penting juga untuk melihat kebijakan ini sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan. Dengan digitalisasi sistem, pemerintah semakin mampu mengintegrasikan data dan menciptakan transparansi yang lebih tinggi. Hal ini memberi manfaat tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi pelaku usaha, karena bisa menciptakan kepercayaan dan kepastian hukum dalam berusaha. Di masa depan, sistem perpajakan yang digital dan terintegrasi akan menjadi fondasi utama ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berdaya tahan.
Diharapkan para pelaku UMKM tidak merasa khawatir atau terintimidasi dengan kebijakan pajak di sektor e-commerce. Justru sebaliknya, mereka perlu melihat kebijakan ini sebagai peluang untuk naik kelas. Ketika bisnis UMKM tumbuh sehat dan tertib secara administrasi, termasuk dalam hal perpajakan, maka akses terhadap pembiayaan, investasi, dan kemitraan akan terbuka lebih luas. Inilah semangat transformasi ekonomi yang ingin dibangun pemerintah, sebuah ekosistem digital yang mendukung UMKM menjadi pemain utama, bukan hanya pengikut.
Komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pajak e-commerce tidak membebani UMKM harus terus dikomunikasikan secara luas dan konsisten. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, platform digital, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang adil dan saling menguatkan. Mari bersama membangun masa depan ekonomi digital Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
)* Penulis adalah pengamat ekonomi
