Lebih lanjut, langkah pengenaan pajak terhadap e-commerce bukan bertujuan untuk mengekang inovasi atau menurunkan daya saing pelaku usaha, melainkan untuk menciptakan ekosistem yang adil dan berdaya saing tinggi. Pajak yang diterapkan di sektor digital diharapkan mampu menciptakan level playing field antara pelaku usaha konvensional dan digital. Tanpa adanya kejelasan regulasi perpajakan di sektor e-commerce, maka potensi ketimpangan bisa terjadi, yang berujung pada ketidakadilan bagi pelaku usaha lain yang telah lebih dulu patuh terhadap kewajiban pajak.
Narasi yang menyebut bahwa pajak e-commerce akan memberatkan UMKM pun perlu diluruskan. Faktanya, pemerintah terus menggandeng berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara perpajakan digital yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami. Platform digital besar seperti marketplace juga berperan aktif sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk dan jasa digital. Ini berarti, para pelaku UMKM tidak perlu dipusingkan dengan proses administrasi pajak yang rumit. Mereka cukup fokus pada peningkatan kualitas produk, pelayanan, dan strategi pemasaran.
Selain itu, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan insentif perpajakan yang bisa dimanfaatkan UMKM, seperti tarif PPh final 0,5% untuk omzet di atas Rp500 juta, pembebasan pajak bagi UMKM terdampak pandemi, hingga kemudahan pelaporan pajak secara daring. Hal-hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menuntut kepatuhan, tetapi juga menyediakan dukungan nyata agar UMKM bisa bertumbuh sehat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.
Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rosmauli mengatakan kebijakan ini bukanlah pajak baru, melainkan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan administrasi perpajakan serta menciptakan level playing field antara pelaku usaha daring dan luring. Kemudian kebijakan ini dirancang agar lebih memudahkan pelaku usaha dan bukan untuk membebani. Dengan platform sebagai pemungut, UMKM tidak lagi perlu melaporkan dan menyetor pajak secara terpisah.
Perlu dipahami bahwa pajak adalah kontribusi nyata warga negara terhadap pembangunan. Dengan membayar pajak, pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai program sosial lainnya. Dalam jangka panjang, sistem pajak yang adil dan inklusif akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif. Pajak bukanlah beban, melainkan bentuk gotong royong untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.
