KALABAHI, WARTAALOR.COM – Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Alor, Joni Tulimau, mendorong Pemerintah Kabupaten Alor untuk memperjuangkan peninjauan kembali status sebagian kawasan hutan lindung yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Joni Tulimau dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Alor, Senin (22/6/2026).
Menurut Joni, saat ini Pemerintah Kabupaten Alor sedang membahas dan menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Alor yang baru. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk melakukan penataan kembali kawasan hutan lindung yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat.
“Saat ini sedang dibahas dan disusun RTRW Kabupaten Alor yang baru. Kami berharap sebagian kawasan hutan lindung dapat dialihkan menjadi kawasan produktif sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk lahan usaha, pembangunan fasilitas umum, maupun kawasan permukiman,” ujar Joni.
Ia menjelaskan bahwa banyak kawasan pemukiman warga, sekolah, rumah ibadah, serta lahan usaha masyarakat yang saat ini berada dalam wilayah yang berstatus hutan lindung. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan berbagai persoalan administrasi maupun keterbatasan dalam pembangunan.
Karena itu, Joni menilai penetapan status hutan lindung yang dilakukan pada masa lalu perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini.
