Jakarta – Pemerintah menyiapkan perluasan insentif perpajakan pada 2027 untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus memberikan ruang tumbuh bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut mencakup fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan di seluruh sektor usaha, serta keberlanjutan kemudahan pajak bagi pelaku UMKM yang memenuhi kriteria.
Perluasan insentif PPh Pasal 21 menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga pendapatan pekerja di tengah kebutuhan rumah tangga dan dinamika ekonomi. Jika sebelumnya fasilitas tersebut difokuskan pada sektor padat karya dan pariwisata, pemerintah merencanakan cakupan yang lebih luas mulai Januari hingga Desember 2027. Sasaran kebijakan ini diperkirakan mencapai sekitar 7,5 juta pekerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut bersama kementerian terkait.