Oleh : Michelle Putri Santoso )*
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki sistem perlindungan sosial nasional dengan mengedepankan pendekatan digital. Salah satu agenda strategis yang kini menjadi prioritas adalah percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos), khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah ini telah terbukti sebagai terobosan strategis pemerintahan dalam memastikan bantuan sosial menjangkau masyarakat secara lebih tepat dan efisien.
Dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan dukungan penuh terhadap digitalisasi program perlindungan sosial. Pihaknya telah menyiapkan infrastruktur utama berupa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mengintegrasikan data lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. SPLP dirancang untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga data dan layanan antarpihak dapat saling terhubung secara efisien.
Meutya juga menggarisbawahi pentingnya keamanan dalam pengelolaan data besar. Oleh karena itu, sistem SPLP kini sedang diuji ketahanannya bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Uji ini mencakup pengujian kemampuan sistem saat menerima lonjakan data dalam skala besar agar proses distribusi bansos berjalan lancar, cepat, dan aman dari serangan siber. Menurut Meutya, keandalan teknologi digital bukan hanya terletak pada kecepatannya, namun juga pada perlindungan data penerima manfaat agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan.
Sejalan dengan Meutya, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa digitalisasi bansos adalah salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan inklusif. Luhut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menyiapkan serta membuka akses data penerima manfaat. Hal ini krusial agar bansos benar-benar sampai ke tangan yang tepat, berdasarkan data yang kredibel dan real-time. Luhut juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan pada setiap tahapan pelaksanaan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan nasional.