Oleh: Zikri Adiyatma )*
Pemerintah Indonesia terus mempertegas komitmennya untuk membangun negeri dari pinggiran melalui program strategis elektrifikasi desa. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar, kehadiran listrik menjadi simbol nyata dari keadilan sosial dan pemerataan pembangunan yang menyentuh hingga ke pelosok negeri. Program Listrik Desa (Lisdes) bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga wujud kehadiran negara di tengah masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan target elektrifikasi terhadap 5.758 desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik. Dalam rentang waktu 2025–2029, pemerintah akan membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 394 megawatt dan menyambungkan akses listrik kepada sekitar 780 ribu rumah tangga.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan tanpa pengecualian. Baginya, program ini lebih dari sekadar urusan teknis. Pengalaman masa kecilnya di Maluku Tengah yang belum terjangkau listrik menjadi pengingat bahwa setiap anak bangsa berhak mendapatkan akses terhadap penerangan dan kenyamanan dasar. Ia meyakini bahwa energi adalah alat untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan nasional.
Kementerian di bawah kepemimpinannya kini bergerak cepat menginventarisasi desa-desa yang belum berlistrik sebagai dasar penyusunan rencana kerja lima tahunan. Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta untuk menanamkan investasi hingga Rp50 triliun dalam rangka percepatan elektrifikasi nasional. Bahlil menilai bahwa keterlibatan investor akan mempercepat tercapainya target, sekaligus menjadikan sektor energi desa sebagai instrumen ekonomi produktif.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) menjalankan mandat negara untuk menghadirkan listrik hingga pelosok. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memastikan kesiapan perusahaannya untuk mengeksekusi Program Lisdes sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2025–2034.
Darmawan melihat bahwa listrik bukan lagi kebutuhan tambahan, tetapi merupakan kebutuhan primer yang harus tersedia merata di seluruh wilayah Indonesia. PLN menjadikan program ini sebagai pengejawantahan sila kelima Pancasila, di mana keadilan sosial diwujudkan melalui kehadiran energi bagi semua kalangan, tak terkecuali masyarakat di wilayah terpencil dan terluar.
Dalam kerangka pelaksanaan, hingga akhir tahun 2024 pemerintah telah berhasil menghadirkan listrik di 83.693 desa dan kelurahan. Namun upaya belum berhenti di situ. Pemerintah terus memperluas jangkauan hingga ke daerah-daerah yang masih terisolasi dari jaringan utama.
Selain itu, untuk memastikan bahwa masyarakat miskin juga dapat menikmati manfaat listrik, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menyalurkan 367.212 sambungan bantuan pasang baru listrik (BPBL) antara tahun 2022 hingga 2024. Program ini menjadi bukti bahwa akses energi tidak hanya dibuka, tetapi juga dibuat terjangkau dan inklusif.
Respon positif terhadap implementasi program ini juga datang dari kepala daerah yang menyaksikan langsung dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan bahwa program Lisdes membawa perubahan signifikan bagi warganya, terutama mereka yang tinggal di daerah kepulauan. Ia menilai bahwa kehadiran listrik telah membuka peluang baru dalam sektor pendidikan dan ekonomi.
Sebelumnya, keterbatasan akses energi menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk berkembang. Kini, listrik menjadi katalisator kemajuan desa yang selama ini tertinggal dari arus utama pembangunan nasional.
Apa yang dilakukan pemerintah dalam program Lisdes menjadi bagian dari visi besar membangun Indonesia dari pinggiran. Ini adalah manifestasi dari arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanah Indonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dasar.