“Fokusnya adalah memperkuat perlindungan bagi semua pihak yang bersentuhan dengan hukum, baik tersangka, saksi, maupun korban. Jadi ini langkah reformasi penting menuju sistem peradilan pidana yang lebih adil,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, juga mendorong percepatan penyelesaian KUHAP agar tidak tertinggal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku mulai Januari 2026.
“Target kita, KUHAP rampung akhir 2025 supaya implementasi hukum pidana kita selaras. Tidak timpang antara hukum materiil dan formil,” tegas Yusril.
Ia juga menyoroti usulan penting dalam RUU KUHAP mengenai pembatasan waktu penetapan tersangka maksimal dua tahun. “Itu bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus kita wujudkan,” tambahnya.
