Sementara itu, pengamat kepolisian, Bambang Rukminto, mengingatkan masyarakat akan pentingnya mengawal proses pembahasan RUU KUHAP secara kritis dan aktif. Ia mengingatkan bahwa pembaruan KUHAP bukan hanya sebatas urusan perundang-undangan, melainkan juga berkaitan erat dengan pengawasan terhadap distribusi kewenangan aparat penegak hukum.
Bambang menilai bahwa kontrol publik sangat diperlukan untuk mencegah agar tidak terjadi konsentrasi kewenangan yang berlebihan pada satu lembaga penegak hukum, karena hal tersebut bisa memicu terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Melalui serangkaian pernyataan dari para pemangku kepentingan tersebut, terlihat jelas bahwa RUU KUHAP dirancang untuk menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perlindungan hak asasi setiap warga negara, khususnya bagi mereka yang berhadapan dengan hukum. Dari penguatan hak tersangka, penerapan keadilan restoratif, transparansi penyidikan, hingga kesetaraan antarpenyidik, semuanya dirancang untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, profesional, dan bermartabat.
Dengan demikian, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses pembahasan RUU KUHAP agar semangat keadilan, profesionalisme, dan penghormatan atas hak asasi manusia benar-benar menjadi fondasi dalam sistem hukum Indonesia yang baru.
*) Pemerhati hukum
