Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, juga menekankan bahwa pembahasan RUU ini tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Komitmen untuk mendengarkan semua suara masyarakat, dari berbagai latar belakang budaya dan daerah, menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam menyusun hukum acara pidana yang kontekstual dan mencerminkan semangat kebhinekaan. Kepastian bahwa pembahasan akan dilakukan secara hati-hati memberi rasa aman bagi masyarakat bahwa undang-undang ini tidak akan mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi dasar hukum nasional.
Lebih dari itu, semangat yang dibawa oleh pembahasan RUU KUHAP adalah mendorong kepercayaan publik terhadap institusi negara. Melalui aturan hukum yang lebih jelas, perlindungan yang lebih kuat, dan keterlibatan masyarakat secara langsung, pemerintah sedang menanamkan kembali keyakinan rakyat terhadap sistem peradilan. Inilah bentuk nyata hadirnya negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh warga tanpa memandang posisi atau kekuasaan.
Sebagai bangsa hukum, Indonesia membutuhkan sistem hukum acara pidana yang mampu menjawab tantangan zaman, meminimalisir penyimpangan, dan menegakkan keadilan secara utuh. RUU KUHAP adalah instrumen penting menuju ke arah tersebut. Melalui pendekatan yang transparan, partisipatif, dan berlandaskan nilai luhur bangsa, pemerintah menunjukkan bahwa perubahan hukum bukan sekadar teknis administratif, melainkan bagian dari komitmen membangun peradaban hukum yang lebih bermartabat. Maka tidak mengherankan jika publik menaruh harapan besar dan memberikan dukungan penuh terhadap proses pembaruan RUU KUHAP ini sebagai langkah maju dalam mewujudkan keadilan yang sejati.
*) Pengamat Hukum dari Yayasan Lembaga Hukum Keadilan
