Pemerintah tidak hanya menyusun program, tetapi juga memastikan pelaksanaannya diawasi secara ketat, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan terpadu oleh BGN, diawasi oleh KPK, BPK, BPKP, dan Kejaksaan Agung. Kelemahan di titik tertentu, seperti kasus Kalibata, tidak serta-merta mencoreng keseluruhan program, melainkan menjadi pelajaran untuk memperkuat koordinasi dan sistem pengendalian internal. Sikap terbuka dan tanggap dari BGN menunjukkan bahwa program MBG tidak dijalankan secara asal-asalan, tetapi dengan semangat profesionalisme dan akuntabilitas tinggi.
Oleh karena itu, publik tidak perlu ragu atau khawatir terhadap isu penyelewengan dana MBG. Justru pengawasan yang ketat dan respons cepat dari pemerintah menjadi bukti bahwa dana MBG dikelola secara rigid dan profesional. Program ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian negara terhadap gizi anak bangsa, tetapi juga contoh nyata bagaimana anggaran publik dapat dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik.
Mari kita dukung pelaksanaan program MBG dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Kepercayaan publik adalah modal utama untuk menjadikan program ini sukses dan berkelanjutan demi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.
)* Penulis Adalah Pengamat Kebijakan Publik
[edRW]
