Keberadaan Indonesia dalam BRICS dan revisi UU TNI, imbuhnya, akan memberikan dampak signifikan bagi ketahanan nasional, termasuk dalam bidang pertahanan.
“Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS dan Revisi UU TNI justru menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kesiapan militer Indonesia dalam menghadapi ancaman global. Penolakan yang tidak berdasar ini harus kita curigai apakah ada intervensi dari pihak asing,” jelas Arwani.
Lebih lanjut, Arwani menekankan bahwa narasi yang dibangun dalam menolak revisi UU TNI sering kali tidak berdasarkan fakta yang akurat, melainkan lebih banyak didorong oleh opini yang menggiring persepsi negatif terhadap militer.
“Kalau kita telaah, banyak argumen yang digunakan untuk menolak UU ini lebih bersifat emosional dibandingkan substansial. Ini pola klasik yang sering digunakan untuk melemahkan institusi pertahanan negara,” tambahnya.
Ia pun berharap seluruh masyarakat dapat lebih memahami konteks besar dari revisi UU TNI ini.
