Sebelumnya, Ketua Umum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Bob Hasan menilai revisi UU Polri harus dilihat secara objektif. Salah satu yang disoroti adalah Polri boleh melakukan tindakan spionase dan sabotase untuk mengumpulkan informasi dan bahan keterangan.
“Hal itu dikarenakan Indonesia telah memasuki era transformasi yang membutuhkan pandangan objektif terhadap penegakan hukum. Sudah tidak lagi bicara tentang reformasi, sudah nggak zaman, sekarang ini adalah era di mana kita transformasi atau bertransformasi,” kata Bob.
Lebih lanjut Bob menyarankan, agar masyarakat dapat melihat nilai-nilai dari perubahan UU Polri saat ini.
“Sekarang perubahan revisi UU Polri ketiga. Maka di era transformasi ini kita sudah harus melihat secara objektif perubahan-perubahan ini,” tuturnya.
