Lebih lanjut, jalur maritim masih menjadi modus utama penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kartel narkoba asal Afghanistan, misalnya, kerap menyusupkan narkotika melalui jalur pantai Sumatera hingga selatan Pulau Jawa. Modus yang mereka gunakan adalah kapal nelayan bertonase besar, dengan muatan mencapai 30 hingga 40 ton. Kapal-kapal ini secara rutin menyuplai narkoba ke Indonesia, sehingga mempersulit deteksi oleh aparat. Oleh karena itu, pemerintah semakin memperkuat pengawasan di perairan rawan dan memperketat pengendalian aktivitas kapal nelayan guna mencegah penyelundupan narkotika lebih lanjut.
Tidak hanya menindak para pengedar, pemerintah juga berupaya menghancurkan jaringan keuangan mereka melalui penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa pihaknya turut berperan dalam pengungkapan kasus-kasus TPPU terkait narkotika. Saat ini, BNN tengah menangani empat kasus TPPU dengan total aset sitaan senilai Rp 25 miliar, serta 12 kasus lainnya yang melibatkan 13 tersangka dengan dugaan aset mencapai Rp 100 miliar. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menghancurkan jaringan keuangan para pelaku, sehingga mereka tidak lagi memiliki sumber daya untuk melanjutkan operasinya.
Di kancah internasional, BPOM RI juga terlibat aktif dalam Commission on Narcotic Drugs (CND) di bawah United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Forum ini memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan global terkait penanggulangan narkotika. Sinergi antara BPOM, BNN, dan Desk Pemberantasan Narkoba diharapkan semakin memperkuat efektivitas upaya pemerintah dalam menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Selain menindak jaringan narkotika, pemerintah juga terus mendorong program pencegahan serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan terbebas dari ancaman narkotika.
