Ia juga mengusulkan agar pemerintah memetakan jumlah situs yang tidak aktif serta mengidentifikasi penyebab ketidaktifannya, apakah terkait anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, atau faktor lainnya.
“Saya kira Komdigi harus mencari tahu sebelum melakukan penonaktifan situs pemerintah,” imbuhnya.
Jika masalahnya terkait anggaran, ia menyarankan adanya alokasi dana khusus untuk pemeliharaan situs web dan peningkatan sistem keamanan siber instansi pemerintah. Selain itu, pelatihan bagi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi juga perlu ditingkatkan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan industri.
Lebih lanjut, Deng Ical menekankan pentingnya pemantauan rutin terhadap status keaktifan dan keamanan situs pemerintah. Ia juga mendorong pemberian apresiasi bagi instansi yang inovatif dalam pengelolaan layanan digital serta sanksi bagi yang lalai.
