Meutya juga mengungkapkan bahwa situs pemerintahan sering menjadi sasaran serangan siber, termasuk praktik phising yang dapat mengarahkan pengunjung ke situs judi online. “Jangan sampai ada akun pemerintahan, akunnya ada tapi tidak dikelola dengan baik dan justru bisa menjadi sumber permasalahan,” tambahnya.
Fenomena ini bukan hal baru. Pada 2023, sejumlah situs dan akun media sosial milik instansi pemerintah diretas atau disusupi konten judol. Salah satu yang menjadi korban saat itu adalah portal Satudata Pertanian. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada 2022 terdapat 291 situs yang terindikasi dimanfaatkan untuk promosi judi online. Dari jumlah tersebut, 68 situs milik perguruan tinggi, 38 situs sekolah, dan 30 situs pemerintahan.
